Profil Saya

Nama : Yosep Dwi Purwanto
Kelas  : CT-1603
Kuliah : ITech Course Metro
Hobi : Browsing, Chatting, dan Gaming
Alamat : Jl. Kencana, Desa Astomulyo, Kec. Punggur, Kab Lampung Tengah, Prov. Lampung
No HP : 0857097668877

Saya orang yang suka dengan teknologi apalagi hal baru tentang teknologi, kan ada sih istilah gaptek (gagap teknologi). Nah saya gak mau ketinggalan tentang yang namanya teknologi. Memang sekarang dunia sudah dikuasai tentang Teknologi apalagi gadget. Gadget sekarang semakin merajalela seperti contohnya Android, Iphone, Tablet, Ipad, Dekstop/Komputer dan lain sebagainya.

Nah sekarang saya akan menunjukkan kemampuan saya yang berbau tentang teknologi yaitu hasil video editing saya. Check This Out Guyss!!!
Kalo mau lihat hasil Video editing saya yang lainnya silahkan cek di Channel Youtube yosep dwy.

Read More

BPOM Kecolongan Tentang Masalah Tarik Mi Mengandung Babi

Lagi-lagi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kecolongan. Makanan tak sesuai ketentuan beredar di pasaran. Bahkan parahnya, makanan jenis mi instan itu sudah memperoleh nomor izin edar. Kemarin (18/6), BPOM pusat mengeluarkan surat peringatan soal penarikan empat produk mi instan asal Korea Selatan. Mi instan yang diimpor PT Koin Bumi itu dinyatakan mengandung babi.

Adapun keempat produk tersebut adalah Shin Ramyun Black (BPOM RI ML 231509052014), Mi Instan U-Dong (BPOM RI ML 231509497014), Mi Instan Rasa Kimchi (BPOM RI ML 231509448014), dan Mi Instan Yeul Ramen (BPOM RI ML 231509284014).

Kepala BPOM Penny Lukito membenarkan penarikan tersebut. Dia mengatakan, pihaknya telah mengambil sampel dan pengujian terhadap parameter DNA spesifik babi. Hasilnya, ada beberapa produk yang menunjukkan positif mengandung DNA babi. Merespons hasil tersebut, Penny telah meminta importer untuk menarik produk tersebut.

Dia juga menginstruksikan pada seluruh Balai Besar POM Indonesia untuk ikut memonitor. Bila masih menemukan barang tersebut, maka wajib ditarik. ”Badan POM melakukan pengawasan postmarket setelah produk di pasar ternyata menunjukkan kandungan babi. Jadi kita cabut izin edar,” ujarnya kemarin (18/6).

Pangan tersebut sejatinya tak masalah diedarkan. Namun, harus dengan mencantumkan tanda khusus berupa tulisan ”mengandung babi” dan gambar babi berwana merah dalam kotak berwarna merah dengan dasar putih. Sehingga, konsumen paham terhadap kandungan pangan yang akan dikonsumsinya. Seperti yang diatur dalam peraturan Kepala BPOM No.12/2016.

”Pada saat pangan mendaftarkan untuk mendapat izin edar, mereka harus mengajukan data secara jelas apakah mengandung babi atau tidak,” katanya. Jika mengandung babi, harus disertai gambar babi. ”Sehingga, nomor izin edar kami keluarkan sebagai produk mengandung babi dengan label informasi dan gambar babi,” sambungnya.

Dalam kasus ini, importer mendaftarkan beberapa jenis. Ada yang mengandung babi dan tidak. Sehingga, BPOM pun memberi izin edar seusai dokumen tersebut. Tapi nyatanya, ada produk dengan fragmen babi yang beredar tanpa label “mengandung babi”.  Penny menegaskan, pihaknya tidak akan main-main atas hal ini. Pihak importer pun bakal disanksi lebih berat bila memang ada unsur kesengajaan.

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) Lukmanul Hakim menyesalkan produk mi yang mengandung babi tanpa disertai penanda khusus. Apalagi diketahui produk tersebut sudah mendapatkan label makanan luar negeri (ML) dari BOPM. “Ini merugikan konsumen. Kami anggap ada kelalaian dari BPOM,” ujar dia kemarin (18/6).

Read More

Kepedulian Bupati Lampung Timur kepada Penderita Kanker Tulang, Ini Buktinya !!!

Kepedulian terhadap Imam Zaenuri (16) penderita kanker tulang dan paru-paru yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Achmad Yani Kota Metro terus mengalir.

Sebagiamana dilakukan Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim didampingi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana dr.Nanang saat membezuk Imam Zaenuri di ruang penyakit dalam RSUAY Kota Metro, Senin (20/6).

Menurut Chusnunia, secara administrasi orang tua Imam memang warga Kabupaten Tulangbawang. Namun, sejak kecil Imam tinggal dan bersekolah di Kabupaten Lampung Timur. Karenanya, Pemkab Lamtim tetap memberikan perhatian atas cobaan yang sedang menimba Imam dan keluarganya.

“Kami telah berkoordinasi dengan BPJS dan RSUAY tentang kemungkinan Imam dirawat di Rumah Sakit Sukadana guna mendapatkan pendampingan psikolog,” jelas Chusnunia.

Selain memberikan dukungan moral kepada Imam dan keluarganya. Dalam kesempatan tersebut Chusnunia juga memberi bantuan satu unit Laptop kepada Imam.

Read More

Menjelang Lebaran, Proyek Fly Over MBK Dilanjutkan

Polemik pembangunan fly over Jl. Teuku Umar–Jl. Z.A. Pagar Alam yang berada tepat di depan Mal Boemi Kedaton (MBK) kian meruncing. Puncaknya terjadi tadi malam.

Ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung dikabarkan hendak melakukan penertiban guna menghentikan proses pembangunan di fly over MBK. Dari informasi yang dihimpun, sikap represif itu direspons oleh Banpol PP Kota Bandarlampung.

Sebelum kedatangan para personel Satpol PP Lampung, para anggota Banpol PP Bandarlampung lebih dahulu berkumpul di lokasi pembangunan fly over. Mereka siaga untuk mengamankan agar tidak terjadi upaya penghentian proyek. Ketegangan pun sempat mencuat.

Beruntung, polisi sigap. Puluhan aparat ditambah anggota Brimob Polda Lampung segera diterjunkan ke lokasi. Bahkan, Kapolda Lampung Irjen Sudjarno didampingi Kapolresta Bandarlampung Kombespol Murbani Budi Pitono turun langsung ke lokasi guna memantau kondisi.

Namun kepada awak media, Jarno –sapaan akrab Kapolda Lampung– terkesan menutupi ketegangan tersebut. Dia mengaku kedatangannya ke proyek fly over depan MBK tersebut untuk melihat situasi dan kondisi lalu lintas karena pihaknya mendapat kabar arus lalu lintas di titik itu macet akibat pekerjaan proyek. ’’Kami bukan hendak menghentikan atau memberhentikan pekerjaan fly over. Tetapi, kami hanya ingin merapikan jalan agar dapat lancar dilalui kendaraan,” kata dia semalam.

Menurut Jarno, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan proyek itu. Namun, lanjutnya, jika ada surat dari kementerian pusat terkait perintah menghentikan pekerjaan jalan pada H-10 Lebaran, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkot Bandarlampung untuk mengikuti instruksi tersebut.

’’Biasanya kan pada H-10 Lebaran itu seluruh pekerjaan jalan secara nasional dihentikan. Kalau kami sudah menerima surat itu, kami minta untuk menghentikan sementara. Tetapi kalau sekarang kan belum ada suratnya. Untuk menghentikan pekerjaan itu bukan kewenangan kami. Kami hanya mengatur jalannya lalu lintas,” terangnya.

Tidak mau ketegangan berlanjut, pihak rekanan berbesar hati menghentikan pembangunan fly over sementara. Pantauan Radar Lampung, rekanan langsung menarik hampir seluruh alat berat tadi malam. Termasuk alat bore pile yang digunakan untuk memasang tiang pancang.

Pola Pardede selaku asisten II Bagian Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Bandarlampung mengatakan, pihaknya hanya melakukan penggeseran peralatan pada proyek fly over karena kondisi menjelang Lebaran. ’’Ini yang eksekusi dari pemkot, bukan dari Pol. PP provinsi. Ini bisa dijamin sama Pak Kapolda,” ujarnya singkat.

Read More

Sejak Jumat Kemarin THR untuk PNS Pemprov Sudah Cair

Sebanyak 17.542 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Lampung bisa tersenyum menyambut Idul Fitri 1438 Hijriah. Ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 76/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada PNS.

’’PMK itu merujuk pada PP Nomor 25 Tahun 2017 tentang THR kepada PNS dan ASN,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Lampung Minhairin kemarin (18/6).  Dia melanjutkan, THR sudah bisa dicairkan Jumat (16/6).

”Ada beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)  yang sudah mencairkan THR. Ada juga  beberapa SKPD yang belum. Nah, bagi yang belum segera mengajukan pencairan THR.   Sebab THR harus dibayarkan sebelum Idul Fitri atau cuti bersama,” tegas mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan itu.

Lalu untuk THR pimpinan dan anggota DPRD Lampung, Minhairin mengungkapkan juga diatur dalam PMK itu. Namun, saat ini pengajuan pencairan THR-nya masih  diproses di sekretariat dewan.

Lebih jauh Minhairin membeberkan  pihaknya menyiapkan anggaran sekitar Rp70 miliar untuk THR  17.542 PNS. Dimana, besaran THR sesuai gaji pokok.   Lalu THR untuk ketua/wakil dan anggota DPRD Lampung sebesar uang representasi per bulan.  Ini diatur dalam PP No. 25 tahun 2017 pasal tujuh ayat enam.  ”Ya tinggal diikuti saja bagaimana kebijakannya,” ujarnya.

Berdasar PP No. 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif  pimpinan dan anggota DPRD, uang representasi untuk ketua dewan  setara gaji pokok gubernur.   ”Sementara wakil ketua 80 persen dan anggota 75  persen dari uang representasi. Nah jika merujuk pada PP No.59 tahun 2000 ayat empat besaran gaji pokok gubernur adalah Rp3 juta,” urai Minhairin.

Lantas mengenai anggaran yang disiapkan, Kabid Anggaran Bakeuda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menuturkan, perhitungan kebutuhan anggaran untuk THR pimpinan dan anggota DPRD Lampung adalah Rp219 juta.  ”Untuk ketua Rp3 juta. Kemudian wakil ketua Rp2,4 juta. Dan anggota mendapatkan Rp2,225 juta,” kata Marindo.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lampung Ismet Roni mengaku sudah mendengar tentang turunnya PMK itu. Namun terkait ini pihaknya belum mengagendakan  rapat. ”Biasanya ada rapat bersama pimpinan. Besok (hari ini, Red) saya cek,” pungkas Ismet. 

Read More

Ombudsman Merekomendasikan Empat Poin untuk Polemik Tanah Waydadi

Ombudsman RI mengeluarkan empat rekomendasi untuk menindaklanjuti penyelesaian laporan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah (Pokmas ST-2) Waydadi, Korprijaya, Sukarame, Bandarlampung, pada Rabu (14/6).

Empat poin itu di antaranya menyampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI bersama Kantor Wilayah BPN Lampung untuk melakukan gelar kasus permasalahan tanah Waydadi.

’’Itu juga termasuk tata cara pemberian HPL milik pemerintah Lampung dan hak-hak lain sebagaimana lokasi yang dimaksud,” ujar Ketua Pokmas ST-2 Waydadi Baru Armin Hadi dalam press release-nya yang dikirimkan ke Radar Lampung kemarin (18/6).

Dalam rilis itu dijelaskan juga bahwa Ombudsman menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap Pemprov Lampung terkait usulan tata cara pemindahtanganan atau penjualan aset pemerintah daerah pada masyarakat. Tak hanya itu, nantinya Ombudsman menyampaikan untuk berkoordinasi antara Provinsi Lampung dengan Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) untuk meminta petunjuk atau pertimbangan teknis keuangan.

”Termasuk tata cara pemindahtanganan atau penjualan kepada masyarakat sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku. Poin terakhir yang dijelaskan Ombudsman, pihaknya akan meminta pada masyarakat Way Dadi untuk menjaga situasi agar tetap kondusif, proaktif, berkoordinasi dengan Pemprov Lampung dan Kementrian ATR/BPN,” lanjut Armin.

Dia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, turut hadir koordinator Tim IV Ombudsman RI beserta dengan anggota atau staf, perwakilan Kementerian ATR/BPN, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan kantor wilayah BPN Lampung, Pokmas ST-2. Sementara perwakilan Pemprov Lampung tak ada yang hadir.

”Pertemuan itu kami lakukan untuk menyampaikan beberapa hal terkait hak pengelolaan tanah di lokasi Way Dadi, Kopri Jaya,” ungkapnya.

Sebelumnya, pertemuan ini berdasarkan surat ketua Ombudsman RI nomor 833/ORI-SRT/VI/2017 yang berisikan undangan pertemuan tindaklanjut penyelesaian laporan atau pengaduan kelompok masyarakat tertib tanah (Pokmas ST-2) kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru, Sukarame. Bandarlampung.

Diketahui, lima ribuan warga di tiga kelurahan masing-masing Waydadi, Waydadi Baru, dan Korpri Jaya resah sejak munculnya rencana Pemprov mengambil alih lahan yang sudah mereka tempati puluhan tahun. 

Read More

Penjaringan Partai Golkar Dibuka Bulan Juli

Partai Golkar tak mau ketinggalan dengan parpol lain untuk menggelar penjaringan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk Pilgub 2018. Partai berlambang pohon beringin ini bakal menggelar penjaringan pada Juli mendatang.

Ketua DPD Partai Golkar Lampung Arinal Djunaidi membenarkan partainya segera membuka penjaringan. Mantan Sekprov Lampung itu juga mengaku optimistis bisa diusung Golkar untuk maju sebagai cagub.

”Ya, kami akan menggelar penjaringan calon gubernur Golkar akan dibuka setelah lebaran. Pada Juli mendatang,” ujar Arinal di sela-sela acara Buka Puasa Bersama Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Lampung di gedung DPD Golkar, Pahoman, pada (15/6) lalu.

Arinal menjelaskan, untuk penjaringan ia akan membentuk tim lebih dulu. Tim yang dibentuk ini akan berjalan profesional dalam penjaringan. Ia pun akan ikut mendaftar dalam penjaringan yang dibuka oleh partainya. “Saya ikut daftar juga. Mau di awal atau di akhir pasti saya ikut mendaftar,” bebernya.

Arinal pun mengatakan penjaringan ini dibuka luas untuk seluruh calon yang ingin mendaftar. Semua calon dipersilahkan mendaftar di Golkar. Menurutnya untuk calon Gubernur dari partai Golkar siapapun memiliki peluang. “Kami buka luas. Mau dari masyarakat umum. Ketua partai lain juga boleh. Kami sifatnya terbuka,” ucapnya.

Arinal menerangkan, dia juga sudah mendaftar di beberapa parpol lainnya seperti PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Di PKB saya juga daftar. Saya yakin kalau memang partai ini tahu gagasan yang baik maka bisa usung saya,” ujarnya.

Sementara, ketua AMPG Lampung Agung Adi Saputra mengatakan, AMPG sebagai sayap Partai Golkar akan mendukung kader partai untuk bisa menjadi cagub. Sebagai sayap tentu kader menjadi hal utama yang harus didukung. Mengenai dukungan untuk Arinal, Adi tidak membantah maupun mengiyakan. “Kami akan dukung kader itu sikap tegas kami. Jika pak ketua (Arinal) diusung maka kami akan dukung,” pungkasnya. 

Read More

Karyawan RM Puti Minang Luka Bakar Akibat Gas 3 Kilo Bocor

Afrizal (32), warga Bangi Sari Agung, Kec. Abung Kunang, Lampung Utara, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM). Ia mengalami luka bakar akibat tabung gas tempat ia bekerja di Rumah Makan (RM) Puti Minang, Gedung Meneng meledak, Senin (14/11).

Salah satu keluarga korban, Juhaida (43), mengatakan, saat itu gas yang berukuran 3 kg bocor dan memercikkan api. Kebetulan adiknya tersebut sedang berada diluar.

“Adik saya berada diluar, saat gas itu mengeluarkan api adik saya masuk ke dapur untuk mencoba mematikannya. Namun, api malah membesar dan mengenai tubuh adik saya,” ungkapnya di ruang IGD.

Akibat gas yang bocor dan mengeluarkan api, lanjut Jujaida, adiknya mengalami luka bakar di kedua kaki, tangan, wajah, dan badan. “Cukup parah diperkirakan luka bakar mencapai 80 persen,” ujarnya.

Afrizal sedang menjalani perawatan di IGD. Sekujur tubuhnya terkadang bergetar akibat menahan rasa sakit luka bakar tersebut.

Read More

Warga Serbu Beras Gratis

Pembagian beras gratis seberat 5 kilogram per orang oleh Pemkot Bandarlampung terus diburu warga Kota Tapis Berseri. Ini terlihat dari setiap pembagian yang dilakukan di masing-masing kecamatan.

Diketahui, penyerahan beras itu dilakukan langsung Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. Tiap kecamatannya, bantuan beras ini dilakukan dengan jumlah yang berbeda.

Dimaksudkan untuk pemerataan pembagian berlangsung mulai Kecamatan Panjang dan Telukbetung Timur masing-masing 1.500 karung, serta Kecamatan Bumiwaras, Telukbetung Selatan, dan Kemiling masing-masing 1.400 karung.

Kemudian, Telukbetung Barat sebanyak 1.200 karung, Telukbetung Utara sebanyak 1.100 karung, Tanjungkarang Pusat sebanyak 1300 karung, Tanjungkarang Barat dan Kecamatan Langkapura masing-masing 800 karung.

Kegiatan ini memang sengaja dilakukan untuk meringankan beban menyambut Lebaran kurang lebih sepekan lagi. ”Pembagian beras ini 100 ton lebih tapi kita bagi dua tahap, yang kedua akan kita rencanakan pada Kamis (22/6). Ya mudah-mudahan bisa meringankan beban masyarakat kita lah,” ujarnya.

Untuk membantu masyarakat Lampung, pemkot juga tetap menggelar pasar murah yang rencananya akan diagendakan tahap ketiganya hari ini. ”Sebelumnya juga kita telah membuka pasar murah yang dilakukan selama tiga kali dalam satu bulan ini,” lanjut Herman.

Read More

Menangkan Ridho, PD Konsolidasi 15 DPC

DPD Partai Demokrat Lampung akan tancap gas dengan konsolidasi 15 DPC se-Lampung usai Lebaran mendatang. Selain persiapan musyawarah cabang (muscab) 15 DPC PD, juga memperkuat pemenangan Ketua DPD PD Lampung M. Ridho Ficardo pada Pilgub 2018.

Sekretaris DPD PD Lampung Fajrun Najah Ahmad mengatakan, sambil menunggu kepastian DPP, Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPD PD Lampung yang diketuai Levi Tuzaidi akan roadshow ke semua DPC. Ini guna mengonsolidasikan struktur partai sampai tingkat terbawah.

”Kami sudah menyiapkan beberapa pola untuk menggelar muscab. Hal itu yang nanti akan dikoordinasikan dengan DPP PD,” kata Fajar—sapaan akrabnya—kepada koran ini, Minggu (18/6).

Pola pertama, muscab akan digelar serentak di kantor DPD PD Lampung, pola kedua, akan dilakukan selama tiga hari. Masing-masing, per hari muscab di lima kabupaten/kota. ”Prinsipnya, PD Lampung sudah menyiapkan langkah untuk memaksimalkan konsolidasi organisasi pasca-Idul Fitri,” tandasnya.

Pada bagian lain, Panitia Penjaringan balon bupati dan wabup Tanggamus periode 2018-2023, DPC Partai Perrsatuan Pembangunan (PPP) Tanggamus resmi menutup pengembalian berkas pendaftaran pada Sabtu (17/6) lalu.

Sekretaris Panitia Penjaringan, Irsi Jaya mengatakan, sampai hari terakhir penutupan tercatat ada sembilan balon  yang mengembalikan berkas atau resmi mendaftar. Rinciannya, lima balonbup dan empat balonwabup.

”Untuk balonbup yakni petahana Hi.Samsul Hadi, Hj. Dewi Handajani, Darusalam, Hi.Nuzul Irsan dan Hi.Tedi Kurniawan. Kemudian balonwabup yakni KRT Styo Anugerah Perkasa, Pandu Kesuma Dewangsa, Hi.AM. Syafi’i dan Jukman Effendi.

Sementara, tiga tokoh yang mendaftar namun tidak mengembalikan berkas maka dinyatakan gugur. Mereka adalah balonbup Rizal Umar dan Nizwar Affandi. Serta balonwabup Irfandi Romas.

Ketua DPC PPP Tanggamus Jukman Effendi mengatakan, ada beberapa balon yang mengembalikan berkas dengan berwakil. Padahal sesuai aturan penjaringan tidak boleh berwakil, kecuali ada keterangan jelas dan bersifat darurat.

”Tapi yang berwakil ini semuanya mempunyai alasan jelas yang memang sifatnya keperluan urgent. Untuk balonbup yang berwakil adalah Darusalam dengan alasan ada kepentingan yang sangat mendesak. Lalu, Pandu Kesuma Dewangsa ada keperluan menjenguk keluarga dekat yang sakit. Nuzul Irsan juga berwakil karena ada keperluan mendesak. Untuk yang berwakil memang kita berikan konpensasi, akan tetapi si calon tetap harus datang sendiri sampai Selasa (20/6) untuk menghadap panitia ,” pungkasnya.

Read More